BANDARLAMPUNG, Serumpunpost.com — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap komitmen Presiden Republik Indonesia dalam penanganan kawasan taman nasional, khususnya Taman Nasional Way Kambas (TNWK), serta komitmen yang lebih luas terhadap perlindungan lingkungan hidup dan pelestarian hutan di Indonesia.
Gubernur Lampung menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia telah menunjukkan komitmen nyata dan kepemimpinan langsung dalam menangani konflik antara satwa liar dan manusia di kawasan Taman Nasional Way Kambas. Konflik tersebut selama ini menjadi persoalan krusial yang berdampak langsung terhadap keselamatan, ekonomi, dan rasa aman masyarakat Lampung, khususnya warga di wilayah penyangga kawasan konservasi.
“Presiden memahami secara mendalam dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang dialami masyarakat akibat konflik gajah yang terjadi berulang setiap tahun, mulai dari kerusakan lahan pertanian hingga ancaman keselamatan warga. Ini bukan persoalan sederhana, dan membutuhkan solusi yang serius serta berjangka panjang,” ujar Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Sebagai bentuk tanggung jawab negara, Presiden Republik Indonesia telah berkomitmen untuk mengalokasikan sumber daya negara guna mendukung pembangunan pembatas permanen di kawasan Taman Nasional Way Kambas. Pembatas tersebut dirancang sebagai solusi struktural jangka panjang dalam mengurangi konflik satwa liar, khususnya gajah Sumatera.
Menurut Gubernur, pembatas yang direncanakan tidak bersifat sementara, melainkan merupakan infrastruktur permanen yang berkelanjutan dan dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekologis. Pendekatan ini bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi habitat satwa liar, serta tetap mempertahankan fungsi kawasan konservasi.
“Kebijakan Presiden ini mencerminkan upaya menghadirkan perlindungan yang adil dan seimbang, yaitu melindungi keselamatan, rasa aman, dan mata pencaharian masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian satwa dan lingkungan,” tegasnya.
Sejalan dengan komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus mengintensifkan upaya mitigasi konflik antara manusia dan gajah Sumatera di kawasan Taman Nasional Way Kambas sebagai respons atas tingginya frekuensi konflik satwa di wilayah penyangga.
Dalam satu tahun terakhir, Pemprov Lampung merencanakan pembangunan tanggul pengaman sepanjang kurang lebih 11 kilometer di Kecamatan Way Jepara, yang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat konflik manusia–gajah tertinggi di Provinsi Lampung.
Gubernur Lampung menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah konkret dengan mengajukan dukungan anggaran kepada pemerintah pusat sebagai bentuk keseriusan daerah dalam menghadirkan solusi struktural dan jangka panjang. Proposal pembangunan tanggul pengaman senilai sekitar Rp105 miliar telah disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan terus diupayakan agar dapat direalisasikan pada tahun berjalan.
“Tanggul pengaman ini dirancang sebagai barier fisik untuk membatasi pergerakan gajah liar agar tidak keluar dari zona konservasi, sekaligus melindungi habitat satwa dan memberikan rasa aman bagi masyarakat desa penyangga Taman Nasional Way Kambas,” jelasnya.
Upaya mitigasi konflik dilakukan secara adaptif dengan mempertimbangkan tipologi konflik yang berbeda di setiap wilayah, mulai dari konflik ringan hingga konflik berat yang memerlukan penanganan khusus. Desain mitigasi direncanakan menggunakan kombinasi solusi yang presisi di setiap segmen batas kawasan, termasuk pembangunan tanggul pengaman, pemasangan pagar kejut listrik, maupun pagar kawat sesuai kebutuhan lapangan.
Gubernur menambahkan, terealisasinya infrastruktur mitigasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas patroli pengamanan kawasan serta memperkuat kolaborasi antara pengelola taman nasional, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar.
Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat tindak lanjut rencana ini, mengingat keterbatasan anggaran serta kebutuhan pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan dalam penanganan konflik satwa dan pelestarian lingkungan hidup. (**)
