BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkomitmen memperkuat sinergi antara pemerintah, petani, dan pelaku industri guna menjaga keberlanjutan ekosistem ubi kayu di Bumi Ruwa Jurai.
Begitu kata Gubernur Mirza saat menghadiri acara silaturahmi bersama Pengusaha Industri Tapioka Nasional di Hotel Santika, Rabu (11/3/2026).
Mirza menyampaikan, selama setahun ia memimpin, Pemprov Lampung fokus mengakselerasi dan sinkronisasi langkah seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini untuk menata kembali tata kelola industri tapioka agar lebih berkeadilan.
“Selama setahun ini kami terus belajar dan bekerja keras menyatukan langkah menjaga, mendesain, dan menstabilkan ekosistem ubi kayu di Lampung,” ujarnya.
Ia memaparkan, Lampung memiliki peran krusial dalam kedaulatan pangan dan industri nasional. Sekitar 70 persen industri tapioka nasional terpusat di Lampung. Potensi besar ini, menurutnya, harus dikelola dengan regulasi tepat.
“Lampung ialah daerah sangat kaya. Namun kekayaan itu harus kita atur dengan baik agar benar-benar menjadi kemakmuran rakyat dan memberikan pertumbuhan sehat dunia usaha,” tegasnya.
Sebagai bentuk nyata berpihak masyarakat, Pemprov Lampung telah menata kebijakan melalui penetapan harga singkong dalam Peraturan Gubernur. Langkah ini bertujuan menyiptakan keseimbangan antara sejahtera petani dan berlangsung operasional industri.
