BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menerima kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI yang membidangi sektor industri, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/04/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, memaparkan kondisi pembangunan daerah yang hingga kini masih bertumpu pada sektor pertanian. Dari total luas wilayah sekitar 3 juta hektare, sekitar 1,8 juta hektare merupakan lahan pertanian dengan komoditas utama padi, jagung, dan singkong, yang menjadi sumber penghidupan bagi hampir 2 juta keluarga.
“Lampung ini berbeda dengan daerah lain di Sumatera yang banyak bertumpu pada perkebunan. Di sini mayoritas adalah petani, dan komoditas pertanian telah menjadi tulang punggung ekonomi daerah selama puluhan tahun,” ujar Gubernur.
Meski demikian, ia mengakui keterbatasan anggaran daerah masih menjadi tantangan, terutama dalam pembangunan infrastruktur jalan yang mendukung distribusi hasil pertanian.
Gubernur menjelaskan bahwa kebijakan stabilisasi harga gabah dan jagung telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung yang mencapai 5,28 persen pada 2025, melampaui rata-rata nasional. Sejumlah indikator makro juga menunjukkan tren positif, seperti penurunan angka kemiskinan dari 10,7 persen pada 2024 menjadi 9,6 persen, inflasi yang terkendali di angka 1,25 persen, serta peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mendekati 130.
“Perbaikan harga komoditas pertanian berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Aktivitas ekonomi di daerah pertanian juga mengalami peningkatan signifikan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menekankan pentingnya hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah. Pemerintah Provinsi Lampung merencanakan pengembangan kawasan industri di lima wilayah strategis.
Namun, ia juga menyoroti hambatan regulasi ekspor, khususnya komoditas kopi yang masih harus melalui negara transit sebelum mencapai pasar tujuan, sehingga meningkatkan biaya logistik dan menurunkan daya saing.
Pada sektor UMKM, tercatat sekitar 398 ribu unit usaha, dengan 70 persen pelakunya merupakan perempuan. Pemerintah daerah mendorong penguatan melalui skema klasterisasi dan agregasi produk agar mampu bersaing, termasuk di pasar ekspor.
Selain itu, Gubernur menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada pemerintah pusat, di antaranya percepatan pembangunan kawasan industri, peningkatan infrastruktur pendukung, dukungan kebijakan hilirisasi, serta pengembangan pariwisata dan pendidikan berbasis hospitality.
Di sektor pariwisata, Lampung mencatat peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dari 17 juta pada 2024 menjadi 27 juta pada 2025. Destinasi unggulan seperti Pulau Pahawang dan Taman Nasional Way Kambas dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara terintegrasi, didukung akses jalan, amenitas, dan promosi yang lebih luas.
Sementara itu, sektor ekonomi kreatif juga menjadi perhatian, dengan penguatan subsektor kriya, kuliner, fesyen, konten, dan digital melalui pelatihan SDM, akses pembiayaan, serta pengembangan pusat kreatif (creative hub).
Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Lampung yang dinilai menunjukkan perkembangan ekonomi yang positif.
“Apa yang disampaikan Gubernur menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan. Lampung memiliki potensi besar, tidak hanya dari sisi sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia yang harus terus dikembangkan,” ujarnya.
Ia menegaskan Komisi VII DPR RI berkomitmen mendukung berbagai program strategis daerah sesuai dengan mitra kerja komisi.
Dalam sesi terpisah, Gubernur juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah tengah menata UMKM berbasis komoditas, khususnya singkong, yang memiliki lebih dari 5.000 merek. Penataan ini diharapkan menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat dan kompetitif.
Selain itu, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi prioritas, dengan rencana empat KEK industri dan dua KEK pariwisata yang saat ini dalam tahap perencanaan dan studi kelayakan.
Wakil Ketua Tim Kunjungan Kerja, Chusnunia Chalim, menyampaikan bahwa sejumlah usulan Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk pemberian insentif seperti tax holiday dan penguatan sektor pariwisata, mendapatkan respons positif dari kementerian terkait.
“Kementerian pada prinsipnya mendukung pengembangan pariwisata Lampung, termasuk usulan penguatan infrastruktur, promosi, dan hilirisasi produk lokal,” ujarnya.
Kunjungan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong transformasi ekonomi Lampung berbasis potensi unggulan, sekaligus mempercepat realisasi program strategis di berbagai sektor. (kmf/din)
