BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi pembangunan daerah melalui pengukuhan jajaran Pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Lampung periode 2026–2031. Pelantikan dilakukan langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Aula Balai Pelatihan Pertanian Provinsi Lampung, Sabtu (31/1/2026).
Pengukuhan ini sekaligus menandai dimulainya kepemimpinan baru KTNA Lampung di bawah ketua Ir. Hanan A. Rozak, M.S., yang diharapkan mampu memperkuat peran organisasi petani sebagai mitra aktif pemerintah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.
Dalam arahannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari kekuatan desa dan keberpihakan nyata kepada petani. Ia menyoroti realitas bahwa peningkatan produksi pertanian selama ini belum sepenuhnya diikuti oleh perbaikan taraf hidup petani.
“Produksi naik, tapi pendapatan petani sering tertinggal. Paradigma ini harus kita ubah. Pemerintah wajib memastikan hasil kerja petani memberi kehidupan yang layak,” ujar Gubernur.
Ia mengungkapkan, Lampung memiliki sekitar 1,2 juta hektare lahan pertanian yang dikelola langsung oleh petani dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan singkong. Sektor ini melibatkan lebih dari satu juta petani dan menjadi penopang utama ekonomi pedesaan.
Namun demikian, Gubernur menilai persoalan tata kelola pascapanen dan ketidakstabilan harga masih menjadi tantangan besar. Keterbatasan fasilitas pengolahan, khususnya alat pengering, membuat petani kerap menjual hasil panen dalam kondisi basah dengan nilai jual rendah.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Lampung mulai memperluas distribusi fasilitas dryer hingga ke tingkat desa. Gubernur menyebut, desa yang telah memiliki fasilitas pengering mampu menjaga harga jagung tetap kompetitif, bahkan melampaui Rp4.000 per kilogram.
“Jika pengeringan dilakukan di desa, pendapatan petani bisa bertambah sekitar satu juta rupiah setiap musim panen. Dampaknya sangat nyata bagi kebutuhan keluarga petani,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga menginisiasi program pupuk organik cair gratis yang ditargetkan menjangkau hingga satu juta hektare lahan pertanian pada 2026. Program ini diproyeksikan mampu mendongkrak produktivitas pertanian antara 10 hingga 15 persen.
Gubernur menegaskan seluruh kebijakan tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam agenda kemandirian pangan, penguatan hilirisasi, serta pembangunan berbasis desa. Ia juga mengapresiasi kebijakan pengamanan harga gabah dan jagung sebagai bentuk perlindungan nyata bagi petani.
“Ini adalah momentum besar. Kebijakan nasional dan daerah kini berpihak kepada petani. Lampung harus mampu memanfaatkannya untuk melompat lebih maju,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum KTNA Nasional Ir. H. Muhammad Yadi Sofyan Noor, S.H. menyampaikan bahwa KTNA merupakan organisasi independen yang menaungi sekitar 22 juta petani dan nelayan di seluruh Indonesia. Ia menilai KTNA Lampung memiliki peran strategis dalam mendukung agenda swasembada pangan nasional.
Menurutnya, KTNA akan menjadi garda terdepan dalam mendukung target swasembada beras pada 2026 serta swasembada jagung pada 2027, seiring sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Di kesempatan yang sama, Ketua KTNA Provinsi Lampung Ir. Hanan A. Rozak, M.S. menyatakan kepengurusan baru berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, dan penyuluh pertanian.
“KTNA adalah representasi pelaku utama pertanian. Kami siap berkontribusi aktif menjaga ketahanan pangan, stabilitas harga, serta mendorong regenerasi petani di Lampung,” pungkasnya. (**)
