JAKARTA,— Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjaga kawasan konservasi strategis nasional dengan mengalokasikan anggaran sebesar 120 juta dolar AS atau sekitar Rp2 triliun untuk pengelolaan Taman Nasional Way Kambas di Provinsi Lampung. Anggaran tersebut akan digunakan untuk kegiatan konservasi, pengembangan kawasan, serta pemeliharaan jangka panjang.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa kebijakan penganggaran ini merupakan bukti konkret keseriusan pemerintah dalam melindungi kawasan konservasi prioritas. Pernyataan tersebut disampaikan Hashim saat menjadi pembicara dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2026 di Jakarta, dikutip dati antara, Rabu (4/2/2026).
Menurut Hashim, Way Kambas dipilih karena perannya yang sangat vital sebagai habitat utama gajah Sumatra, badak Sumatra, serta berbagai satwa langka yang kini berada di ambang kepunahan. Pemerintah menilai perlindungan kawasan ini tidak bisa lagi ditunda dan harus didukung dengan pendanaan yang memadai.
Ia mengungkapkan, keputusan strategis tersebut merupakan bagian dari arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto, yang bahkan telah disampaikan dalam forum internasional. Komitmen itu disebutkan Prabowo saat bertemu dengan Raja Inggris Charles III di Lancaster House, London, pada Januari lalu.
Hashim menekankan bahwa seluruh dana untuk Way Kambas berasal dari anggaran dalam negeri dan bukan bantuan atau skema donor internasional. Hal ini, kata dia, sekaligus menunjukkan kemandirian Indonesia dalam membiayai agenda pelestarian lingkungan.
Selain penguatan pendanaan, pemerintah juga menyiapkan langkah struktural dengan meningkatkan kapasitas pengamanan kawasan konservasi. Presiden, lanjut Hashim, berkomitmen menaikkan jumlah polisi kehutanan secara signifikan, dari sekitar 5.000 personel menjadi sekitar 70.000 personel di seluruh Indonesia.
Selama ini, keterbatasan jumlah aparat dinilai menjadi salah satu faktor lemahnya pengawasan terhadap 57 taman nasional dan kawasan hutan lindung. Dengan penambahan personel tersebut, pemerintah optimistis perlindungan kawasan vital dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Hashim juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi sektor kehutanan nasional. Dalam kurun 10 hingga 15 tahun terakhir, sekitar 4 juta hektare hutan lindung dan taman nasional dilaporkan telah dikuasai secara ilegal oleh perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Langkah-langkah ini mencerminkan keseriusan Presiden Prabowo dan pemerintah dalam memulihkan kewibawaan negara sekaligus memastikan kelestarian lingkungan hidup bagi generasi mendatang, tutup Hashim. (**)
