BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah perlindungan terhadap perempuan dan anak menyusul terungkapnya dugaan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan anak di bawah umur. Kasus tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah sebagai bentuk komitmen menghadirkan rasa aman bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri konferensi pers pengungkapan kasus TPPO di lingkungan Polda Lampung, Selasa (12/5/2026).
Gubernur menyampaikan penghargaan kepada jajaran Polda Lampung atas gerak cepat aparat dalam mengungkap kasus dugaan perdagangan orang yang menimpa dua remaja perempuan asal Bandar Lampung.
Menurutnya, praktik perdagangan orang masih menjadi ancaman nyata yang harus ditangani secara serius melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, sekolah, keluarga, dan masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Negara harus hadir memastikan korban memperoleh pendampingan hingga pulih dan dapat kembali menjalani kehidupan secara normal,” ujar Gubernur.
Ia menjelaskan, sejak menerima informasi pemulangan korban dari Jawa Timur, tim Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung langsung melakukan penanganan terpadu.
Layanan yang diberikan mencakup pemeriksaan kondisi fisik dan psikologis korban, penyediaan rumah aman dengan pengawasan penuh, layanan kesehatan di RSUD Abdul Moeloek, hingga terapi trauma untuk mendukung pemulihan mental korban.
Selain pendampingan psikologis, pemerintah juga menyiapkan bantuan hukum bagi korban selama proses penyidikan berlangsung. Pemerintah daerah turut berkoordinasi dengan dinas sosial dan pihak sekolah agar korban tetap dapat melanjutkan pendidikan.
Gubernur menegaskan bahwa hak pendidikan korban menjadi perhatian utama pemerintah. Ia memastikan seluruh proses pendampingan dilakukan sesuai amanat peraturan perundang-undangan terkait perlindungan perempuan dan anak.
Sebagai langkah preventif, Pemprov Lampung akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat desa melalui penerbitan surat edaran kewaspadaan TPPO. Upaya edukasi juga akan digencarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap modus perekrutan melalui media sosial.
“Masyarakat diminta lebih waspada terhadap berbagai bentuk bujuk rayu di media digital yang menyasar anak-anak dan remaja. Pengawasan keluarga sangat penting untuk mencegah kasus serupa,” katanya.
Gubernur juga mengajak masyarakat segera melaporkan apabila menemukan indikasi kekerasan atau perdagangan orang kepada aparat kepolisian maupun layanan perlindungan perempuan dan anak.
Sementara itu, Kapolda Lampung Helfi Assegaf menjelaskan bahwa kasus tersebut berkaitan dengan dugaan perekrutan anak di bawah umur untuk dipekerjakan di luar daerah dengan iming-iming penghasilan tinggi.
Menurut Kapolda, aparat berhasil mengamankan korban beserta terduga pelaku berikut sejumlah barang bukti berupa dokumen identitas, percakapan elektronik, tiket perjalanan, dan telepon genggam.
“Kasus ini sedang diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku terkait tindak pidana perdagangan orang,” ujar Kapolda.
Ia menambahkan, pihak kepolisian terus meningkatkan pengawasan serta mengimbau orang tua, guru, dan masyarakat agar lebih aktif mengawasi aktivitas anak-anak, terutama penggunaan media sosial yang rentan dimanfaatkan pelaku kejahatan. (rls/din)
