BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi Lampung memastikan percepatan pembangunan jembatan di Kali Pasir, Sungai Batanghari, yang menghubungkan Desa Kali Pasir dan Desa Tanjung Tirto, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur. Langkah ini diambil untuk menjamin keselamatan dan kelancaran akses pendidikan bagi anak-anak setempat.
Selama ini, puluhan pelajar terpaksa menyeberangi sungai menggunakan rakit setiap hari untuk berangkat dan pulang sekolah. Kondisi tersebut dinilai berisiko tinggi, terutama saat debit air meningkat.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menyampaikan bahwa penanganan awal dilakukan melalui pembangunan jembatan darurat yang dikoordinasikan bersama Panglima Kodam II/Sriwijaya cq. Kodam XVII/Radin Intan sebagai bagian dari respons cepat pemerintah.
Menurutnya, keterlibatan TNI sangat diperlukan mengingat medan lokasi yang ekstrem dan membutuhkan penanganan lapangan yang sigap serta terorganisir. “Penanganan ini merupakan arahan langsung Gubernur Lampung. Beliau meminta dukungan Pangdam agar jembatan darurat dapat segera terwujud,” ujarnya.
Taufiqullah menjelaskan, pembangunan jembatan permanen di lokasi tersebut membutuhkan anggaran besar dan tidak memungkinkan dilakukan secara bertahap. Estimasi biaya yang diperlukan mencapai sekitar Rp70 miliar agar konstruksi jembatan memenuhi standar keselamatan dan ketahanan jangka panjang.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah melakukan perhitungan kebutuhan anggaran, namun keterbatasan fiskal daerah membuat proyek tersebut belum dapat direalisasikan secara mandiri.
“Anggaran tersebut sangat penting untuk menjamin akses pendidikan bagi sekitar 90 siswa yang selama ini menghadapi risiko setiap kali menyeberangi sungai,” tambahnya.
Kondisi ini mendorong Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal untuk mengambil langkah strategis dengan mengoordinasikan penanganan lintas sektor, termasuk melibatkan pemerintah pusat sejak awal masa jabatannya.
Sebagai tindak lanjut, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) telah melakukan survei teknis di lapangan. Hasilnya menyatakan bahwa jembatan lama tidak layak diperbaiki sebagian karena risiko longsor dan faktor keselamatan, sehingga opsi terbaik adalah pembangunan ulang secara menyeluruh.
“Berbagai langkah sudah ditempuh sejak awal. Alhamdulillah, pembangunan Jembatan Merah Putih ini menjadi solusi konkret dan ditargetkan rampung pada semester pertama tahun 2026,” jelas Taufiqullah.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk bersabar dan mendukung proses pembangunan yang tengah berjalan. “Ini sudah menjadi prioritas utama pemerintah. Kami mohon pengertian masyarakat karena seluruh tahapan harus melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku,” pungkasnya. (**)
