TUBABA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang Barat (Tubaba) kembali menunjukkan peran strategisnya dalam mengawal tata kelola keuangan daerah.
Melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kejari Tubaba berhasil memulihkan keuangan negara/daerah senilai Rp8.627.527.226 atau sekitar Rp8,62 miliar dari tindak lanjut temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung.
Keberhasilan tersebut disampaikan dalam kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Bupati Tubaba, yang dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Tubaba Didik Sudarmadi, Bupati Tubaba Novriwan Jaya, Sekretaris Daerah, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), jajaran jaksa, serta tamu undangan lainnya, Senin (8/6/2026).
Kajari Tubaba Didik Sudarmadi mengatakan, pemulihan keuangan daerah tersebut dilakukan melalui mekanisme Bantuan Hukum Non Litigasi yang menjadi salah satu tugas dan fungsi Bidang Datun Kejaksaan.
“Pemulihan keuangan daerah ini merupakan tindak lanjut atas temuan LHP BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan upaya tersebut dilakukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Inspektorat Daerah kepada Kejaksaan Negeri Tubaba,” ujar Didik.
Dalam prosesnya, Bidang Datun yang dipimpin Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Rengga Puspa Negara, bersama Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN), melakukan berbagai langkah non litigasi mulai dari koordinasi, mediasi, negosiasi hingga pemanggilan pihak-pihak terkait.
Melalui pendekatan persuasif dan langkah hukum yang terukur, Kejari Tubaba berhasil mendorong pengembalian kerugian daerah hingga mencapai Rp8,62 miliar.
Didik menegaskan, keberadaan Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami meyakini bahwa Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat, khususnya melalui Bidang Datun, tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan daerah, serta melalui langkah-langkah hukum dalam penyelamatan dan pemulihan keuangan negara merupakan kontribusi nyata Kejaksaan dalam membantu membangun Kabupaten Tulang Bawang Barat agar semakin maju, tertib, dan sejahtera,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan pemulihan keuangan daerah tersebut menjadi bukti optimalisasi peran Kejaksaan RI, khususnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dalam meningkatkan kepatuhan hukum, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan pelaksanaan regulasi berjalan dengan baik.
Dengan capaian itu, Kejari Tubaba berharap sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (joe/din)
