BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menyelenggarakan Retret Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung di Islamic Centre, Bandar Lampung, pada 30 Juli hingga 2 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepemimpinan birokrasi, integritas aparatur, serta meningkatkan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa penguatan birokrasi tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan kompetensi teknis, tetapi harus diawali dengan pembentukan karakter, integritas, dan spiritualitas para pemimpin birokrasi.
Gubernur menjelaskan bahwa pelaksanaan retreat di lingkungan masjid memiliki makna yang mendalam sebagai simbol bahwa kepemimpinan pemerintahan harus dibangun di atas nilai-nilai kejujuran, amanah, keadilan, serta pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, dalam sejarah Islam, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pendidikan, musyawarah, pemerintahan, dan peradaban.
“Nilai-nilai itulah yang ingin kita hadirkan dalam tata kelola pemerintahan di Provinsi Lampung. Kita ingin birokrasi dibangun di atas fondasi moral yang kuat sehingga setiap kebijakan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga membawa kemaslahatan bagi masyarakat,” pesan Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan.
Selain penyampaian materi melalui sambutan resmi, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal juga hadir secara langsung dalam rangkaian retreat untuk memberikan motivasi kepada seluruh peserta. Dalam suasana yang hangat dan penuh keterbukaan, Gubernur berdialog serta berbincang dengan para Sekretaris Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung mengenai berbagai tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Melalui forum diskusi yang berlangsung interaktif tersebut, Gubernur mendorong para Sekda untuk terus memperkuat kolaborasi, menjaga integritas, serta menghadirkan birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh Sekda menjadikan jabatan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan semangat pengabdian. Dialog tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman, gagasan, serta solusi atas berbagai persoalan daerah, sekaligus mempererat sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Gubernur juga menegaskan bahwa Sekretaris Daerah memiliki posisi strategis sebagai penggerak utama birokrasi di daerah, memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, menjaga kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas, serta membangun budaya kerja yang profesional di lingkungan pemerintah daerah.
Melalui kegiatan retreat ini, para Sekretaris Daerah diharapkan mampu memperkuat komitmen sebagai pelayan masyarakat, meningkatkan kolaborasi lintas perangkat daerah, serta menghadirkan birokrasi yang profesional sekaligus berakhlak, bekerja berdasarkan kompetensi namun tetap menjunjung tinggi hati nurani, kejujuran, amanah, dan keadilan.
Gubernur mengingatkan agar seluruh nilai, pengalaman, dan pembelajaran yang diperoleh selama retreat tidak berhenti ketika kegiatan berakhir. Sebaliknya, semangat tersebut harus menjadi energi baru dalam menjalankan amanah pemerintahan di daerah masing-masing.
Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, Gubernur menilai birokrasi dituntut mampu bekerja cepat, adaptif, memperkuat kolaborasi, serta memiliki integritas yang kokoh. Sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diyakini akan mempercepat pembangunan, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Sekretaris Daerah yang telah mengikuti retreat dengan penuh kesungguhan. Ia berharap seluruh ilmu, pengalaman, refleksi, serta semangat kebersamaan yang terbangun selama kegiatan menjadi bekal dalam menjalankan tugas dan pengabdian, sehingga mampu mewujudkan birokrasi Provinsi Lampung yang profesional, berintegritas, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat. (kmf/din)
