BANDARLAMPUNG, Serumpunpost.com — Skema perdagangan dan pendanaan karbon dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Provinsi Lampung sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, Lampung berada pada posisi strategis untuk masuk dalam agenda ekonomi hijau nasional dan global.
Namun demikian, para akademisi menilai bahwa peluang tersebut tidak dapat direalisasikan secara instan. Implementasi perdagangan karbon membutuhkan kesiapan tata kelola yang matang, kejelasan regulasi, serta pelibatan masyarakat secara inklusif agar manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi dapat berjalan seimbang.
Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Ir. Soni Trison, S.Hut., MSi., IPU, menilai bahwa kawasan konservasi di Lampung, termasuk Taman Nasional Way Kambas, selama ini menghadapi tantangan serius akibat keterbatasan anggaran pengelolaan. Padahal, kompleksitas persoalan lapangan membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit.
Menurutnya, pendanaan karbon dapat menjadi instrumen strategis untuk menutup celah pembiayaan konservasi, asalkan tidak diposisikan semata sebagai proyek teknis. Skema ini harus dirancang sebagai bagian dari pembangunan wilayah yang adil dan berkelanjutan.
Pandangan serupa disampaikan Akademisi Universitas Lampung (Unila), Dr. Saring Suhendro, yang menilai bahwa modal alam Lampung, baik hutan, pesisir, maupun mangrove, relevan dengan mekanisme perdagangan karbon. Namun peluang tersebut hanya bermakna jika dikelola secara serius, terukur, dan berbasis bukti ilmiah. (**)
